Sydney (AFP) – Perdana Menteri Australia Tony Abbott pada Rabu dituduh oleh oposisi “mengayuh mundur dengan kecepatan 100 mil per jam” pada kebijakan pencari suaka garis kerasnya selama kunjungan diplomatik sensitif ke Indonesia minggu ini.
Abbott menjadikan Jakarta sebagai perjalanan internasional pertamanya setelah memenangkan pemilihan Australia bulan lalu, dengan sumpah untuk “Menghentikan Perahu” sebagai inti dari kampanyenya.
Kebijakannya, termasuk mengembalikan kapal penyelundup manusia ke Indonesia, membeli kapal penangkap ikan reyot dan membayar penduduk desa untuk intelijen, diterima dengan dingin di Jakarta, dan Abbott tampaknya goyah pada poin-poin penting setelah pembicaraan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dengan nada yang lebih damai, Abbott bersikeras Australia tidak pernah mengatakan akan menarik kapal kembali ke Indonesia tetapi “membalikkan kapal ketika aman untuk melakukannya” dan pembelian kapalnya “hanyalah pembentukan sejumlah uang yang dapat digunakan oleh pejabat Indonesia yang bekerja sama dengan rekan-rekan Australia mereka “.
“Yang penting bukan untuk memulai perkelahian, tetapi untuk menyelesaikan sesuatu,” katanya.
Dia dikritik oleh Partai Buruh kiri-tengah, dengan pemimpin sementara Chris Bowen mengatakan itu menunjukkan “perebutan suara yang dipikirkan dengan buruk dari oposisi terbukti tidak berkelanjutan dalam pemerintahan”.
“Tony Abbott sekarang kembali mengayuh dari kebijakan pembelian kapal yang konyol dengan kecepatan 100 mil per jam, sebagaimana mestinya,” kata Bowen kepada Australian Financial Review.
“Namun, memalukan bagi Australia bahwa Indonesia perlu memberi tahu kami bahwa itu tidak aktif, dan Tony Abbott tidak hanya menyadari dirinya sendiri bahwa itu adalah kebijakan yang konyol.”
Secara terpisah, Abbott dikritik di Indonesia karena melarang wartawan lokal dari konferensi pers utamanya selama perjalanan dan membatasi masuknya media Australia.
Umar Idris, dari Aliansi Jurnalis Independen, mengatakan ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa pengecualian semacam itu telah dibuat.
“Australia memiliki kebebasan pers yang baik sehingga mereka harus mempraktikkannya di Indonesia juga,” katanya kepada surat kabar Jakarta Globe, yang mengatakan korespondennya sendiri telah dikeluarkan dari acara tersebut.
“Kunjungan Tony Abbott penting bagi media Indonesia dan jurnalis harus diberikan akses yang sama dan terbuka.” Pemerintah Abbott mendapat kecaman di dalam negeri karena membatasi pelepasan informasi tentang kapal-kapal pengungsi pada briefing mingguan, bahkan ketika sebuah kapal tenggelam pekan lalu di lepas pantai Indonesia, menewaskan sedikitnya 39 orang.
Leave a Reply